Fokus

Friday, 22/11/2013

Sengkarut Dana Otsus Aceh

TEMUAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh mengenai salah kelola dana otonomi khusus (otsus) Aceh selama 2008-2012 lalu sangatlah merisaukan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi ternyata belum sungguh-sungguh diterapkan dalam pengelolaan dana yang bertujuan mengakselarasi pembangunan pascakonflik dan pascatsunami di Aceh ini.

Hasil audit investigasi BPK Perwakilan Aceh menunjukkan sekitar Rp 5,1 triliun (24%) dari total Rp 21,1 triliun alokasi dana otsus yang telah diterima Aceh selama lima tahun tersebut tidak jelas kemana rimbanya. Sebesar Rp 2,01 triliun dari dana tersebut merupakan selisih transfer dana otsus dari pemerintah pusat dengan total pagu indikatif yang ditetapkan lewat Peraturan Gubernur Aceh untuk alokasi provinsi dan seluruh kabupaten/kota. Sementara Rp 3,1 triliun merupakan sisa penggunaan dana otsus provinsi dan seluruh kabupaten/kota yang tidak terealisasi di tahun berjalan (Kompas, 2/10 2013; Serambi, 24/10 2013).

Semrautnya pengelolaan dana otsus dalam lima tahun pertama tersebut, yang ditengarai banyak kalangan masih berlanjut hingga kini, memunculkan beberapa pertanyaan besar. Apakah pusat, termasuk DPR RI, merencanakan secara matang kebijakan ini serta menyusun mekanisme memadai dalam mengawasi pelaksanaannya? Kepada pemerintah Aceh (pemerintah provinsi), layak pula ditanyakan seberapa seriuskah keinginan memacu pembangunan di segenap wilayahnya bila pengelolaan dana otsus masih jauh dari terang?

Transparansi dan akuntabilitas
Persoalan krusial dalam pengelolaan dana otus Aceh masih bergerak pada isu transparansi dan akuntabilitas. Qanun (peraturan daerah) No.2/2008, yang mengatur pengelolaan dana ini menyebutkan bahwa pemerintah provinsi memperoleh alokasi sebesar 40% dan kabupaten/kota mendapat alokasi 60%. Dengan regulasi ini, hingga 2012 pemerintah provinsi seharusnya memperoleh total alokasi sebesar Rp 8,4 triliun, sementara kabupaten/kota mendapatkan tidak kurang Rp 12,7 triliun. Tetapi kalau melihat kembali temuan BPK tersebut, dalam prakteknya diperkirakan pemerintah provinsi telah mendapatkan alokasi sekurang-kurangnya Rp 13,5 triliun (64%).

Berlakunya Qanun No.2/2013 (revisi dari Qanun No.2/2008) akan semakin mengurangi alokasi dana otsus kabupaten/kota. Dalam qanun yang direvisi tersebut terjadi perubahan yang signifikan. Provinsi kini mendapatkan porsi 60% dan kabupaten/kota memperoleh alokasi 40% dari total dana otus yang ditransfer pusat dalam tahun berjalan. Sedangkan sisa anggaran kabupaten/kota yang tak habis pakai dari dana ini, sepenuhnya akan menjadi hak kabupaten/kota. Walaupun demikian, bila cara penetapan pagu masih berlangsung seperti tahun-tahun lalu, diperkirakan total alokasi yang akan diterima kabupaten/kota hanya berkisar pada angka 30%.

Setidaknya ada dua faktor yang menjadi sumber persoalan ini. Pertama, perbedaan waktu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar penentuan besaran transfer dana otsus dengan penetapan pagu alokasi dana ini oleh pemerintah Aceh. Di satu sisi PMK terbit di akhir tahun menjelang pengesahan anggaran provinsi tahun berikutnya. Di sisi lain, pemerintah Aceh menetapkan pagu dana otsus untuk tahun berikutnya di awal tahun. Hal ini yang kiranya menyebabkan penetapan pagu oleh pemerintah Aceh didasarkan pada jumlah transfer dana pusat tahun sebelumnya.

Meski demikian, keterlambatan turunnya PMK tidak serta-merta membenarkan cara yang ditempuh Pemerintah Aceh dalam menetapkan pagu. Toh pemerintah Aceh dapat saja menetapkan nilai pagu tersebut berdasarkan rata-rata kenaikan alokasi dana otsus setiap tahun. Menurut data Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP) (2013), rata-rata kenaikan dana otsus per tahun dalam kurun waktu 2008-2012 sebesar 11,42%. Cara seperti ini lebih masuk akal dibandingkan dengan penetapan pagu berdasarkan jumlah transfer pusat pada tahun anggaran sebelumnya.

Penyebab kedua, ketiadaan regulasi yang memadai menambah pelik persoalan. Selama lima tahun pertama pelaksanaan dana otsus, tak ada satu regulasi pun yang mengatur bagaimana perlakuan atas sisa dana otsus yang tidak habis digunakan pada tahun anggaran berjalan. Padahal dari waktu ke waktu pihak kabupaten/kota selalu menuntut agar sisa dana tersebut dialokasikan kembali pada tahun berikutnya.

Momentum pembenahan

Sengkarut dana otsus Aceh dalam kenyataannya tidak hanya terkait dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas, namun juga menyentuh kualitas tata kelola dana otsus itu sendiri. Studi Bank Dunia (2011) tentang pengelolaan dana Otsus Aceh merekomendasikan pentingnya ketersediaan rencana induk (master plan) yang mengatur pengelolaan dana ini. Bagaimana pun juga, kualitas tata kelola tentu akan berdampak terhadap kualitas output yang dihasilkan.

Dalam studi tersebut juga terungkap bagaimana dampak yang ditimbulkan dari ketiadaan rencana induk ini. Setidaknya 54% dari 5.313 kegiatan pada 2010 yang bersumber dari dana otsus tergolong berskala kecil (di bawah Rp 100 juta), tidak strategis dan tidak memiliki daya ungkit pembangunan. Di antaranya digunakan untuk pembangunan pagar sekolah, paving block, dan toilet. Kenyataan ini jelas menyimpang dari tujuan utama pemanfaatan dana otsus yang diharapkan dapat membawa pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Temuan BPK mengenai dana otsus Aceh itu hendaknya menjadi momentum untuk membenahi pengelolaan dana ini sebelum berakhir masa berlakunya pada 2027 nanti. Konkretnya, pemerintah Aceh harus secepatnya memulihkan kepercayaan dan rasa keadilan masyarakat Aceh dengan mengembalikan hak dana otsus kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah Aceh juga perlu menyediakan perangkat hukum yang memastikan pengelolaan dana otsus dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Dengan kewenangannya dalam membina keuangan daerah, pemerintah pusat seharusnya juga lebih berperan mendorong peningkatan kualitas penggunaan dana otsus Aceh. Pemerintah pusat dapat melakukan tindakan koersif agar pemerintah Aceh membuat dokumen rencana induk pengelolaan dana otsus. Bukan hanya untuk mengetahui perencanaan penggunaan dana ini secara komprehensif, keberadaan dokumen ini sekaligus juga menjadi alat kontrol dalam mengawasi penggunaan dana tersebut.

Sejak dulu hingga hari-hari ini, keinginan masyarakat di berbagai wilayah di Aceh tidak lain menggapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Dana otsus yang sedemikian besar mestinya dapat menjadi kereta kencana meraih harapan tersebut. Harapan yang gagal dijangkau banyak manusia Aceh di masa lalu, sehingga memantik konflik politik berdarah di bumi ujung barat Sumatera ini. [Serambi Indonesia]

Dr. Ichsan M. Ali Basyah Amin, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, dan anggota Tim Penelitian Bank Dunia mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh tahun 2011. Emai: ichsan28@yahoo.com

Komentar